Hukum, Hakikat dan Prinsip Pemerintahan, dan Tentang Kebebasan

Hukum
Hukum adalah relasi-relasi yang niscaya sebagaimana mereka dapat disimpulkan dari hakekat kenyataan. Dalam arti ini, segala hakekat memiliki hukum mereka sendiri. Sebelum hukum dibuat, ada hubungan-hubungan keadilan yang mungkin. Secara umum, hukum berlaku sejauh akal budi itu memerintah semua bangsa di dunia ini. Hukum-hukum negara dan warga negara setiap negara tak lain dari kasus-kasus khusus penerapan akal budi tersebut. Hukum tertinggi dalam negara adalah kesejahteraan rakyat.
Hukum kodrat mendahului segala hukum. Ia bertolak dari ciri-ciri hakiki kita, keadaan alamiah kita. Karena kita hidup dalam masyarakat yang harus tetap utuh, hukum harus ada untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (hukum nasional) dan hubungan antar masyarakat (hukum sipil). Hukum itu harus berkaitan dengan tingkat kebebasan yang akan dituangkan dalam undang-undang, dengan agama yang dianut penduduk, dengan kecenderungan mereka, kekayaan, jumlah, perdagangan, sopan-santun, adat istiadat penduduknya, dengan asal-usul mereka, dengan maksud para pembuat undang-undang, dan dengan tatanan berbagai hal yang digunakan untuk membuat hukum. Inilah yang dimaksud Montesquieu dengan jiwa undang-undang.

Hakikat dan Prinsip Pemerintahan
Ada tiga jenis pemerintahan, yaitu Republik, Monarki dan Despotis. Untuk menemukan hakekatnya, cukuplah kita mengumpulkan kembali pengertian umum yang mengandaikan adanya tiga fakta pemerintahan tersebut. Suatu pemerintahan republik adalah pemerintahan yang tubuhnya atau sebagian rakyatnya memiliki kekuasaan tertinggi. Monarki adalah pemerintahan yang yang dipegang oleh satu orang berdasarkan hukum-hukum yang pasti dan tetap. Sedangkan despotis adalah pemerintahan yang diperintah oleh satu orang yang menentukan serta mengatur segala sesuatu berdasarkan kemauannya dan perubahan pikirannya sendiri. Pemerintahan republik masih dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu aristokrasi dan demokrasi.
Dalam setiap bentuk pemerintahan tersebut, ada prinsipnya sendiri-sendiri. Dalam pemerintahan demokrasi, diperlukan keutamaan untuk menjalankan pemerintahan. Orang yang dipercaya untuk menjalankan hukum sadar bahwa dirinya tunduk pada hukum. Dalam aristokrasi, keutamaan bukan syarat mutlak. Rakyat dikendalikan oleh hukum pemerintahan. Kaum bangsawan membentuk suatu lembaga yang dengan hak istimewa dan demi kepentingan khusus mengendalikan rakyat. Dalam pemerintahan ini, sudah cukuplah bahwa ada hukum yang berfungsi untuk mengawasi bahwa undang-undang dijalankan.
Lain lagi dengan pemerintahan monarki. Keutamaan bukanlah prinsip. Yang ditekankan dalam pemerintahan ini adalah hormat terhadap penguasa. Kebijaksanaan penguasa berpengaruh dalam banyak hal. Rasa hormat yang ada dalam monarki berubah menjadi ketakutan dalam pemerintahan despotis, tidak ada tempat untuk keutamaan, dan kehormatan dianggap sangat berbahaya. Kekuasaan yang dimiliki penguasa sangat besar dan dia hanya mempercayakan kekuasaannya itu kepada orang-orang yang dianggap dapat menguntungkan dirinya.

Tentang Kebebasan
Konsep tentang kebebasan ini dapat mempunyai arti yang berbeda-beda di hadapan bangsa yang berbeda-beda pula. Sebagian orang mengatakan bahwa kebebasan adalah hak untuk menggulingkan penguasa tiran. Yang lain lagi mengaitkannya dengan kekuasaan untuk memilih pemimpin yang akan mereka taati. Ada juga yang menyamakannya dengan hak untuk membawa senjata dan dengan demikian juga kemampuan untuk menggunakan kekerasan. Arti kebebasan tersebut muncul dari kebiasaan serta kebiasaan yang cocok dengan mereka sendiri.
Menurut Montesquieu, kebebasan politik bukan berarti kemerdekaan tanpa batas, bukan keadaan terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kebebasan ialah hak untuk melakukan apapun yang diperbolehkan oleh hukum. Bila seorang warga negara boleh melakukan apa yang dilarang oleh hukum, sebenarnya dia tak lagi memiliki kebebasan, karena dengan demikian semua warga negara yang lain akan mempunyai kekuasaan yang sama.
Kebebasan politik warga negara ialah ketenangan pikiran yang muncul bahwa tiap-tiap orang berada dalam keadaan aman. Untuk mendapatkan kebebasan ini, syaratnya adalah pemerintahan harus diberi wewenang sedemikian rupa sehingga tak seorang pun perlu takut pada orang lain.
Berdasarkan pemikiran itulah muncul pandangan Montesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politica : eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan legislatif memberlakukan undang-undang yang bersifat sementara atau tetap, dan mengubah atau menghapus undang-undang yang telah diberlakukan. Berdasarkan undang-undang yang telah dibuat itu, penguasa eksekutif menyatakan perang atau damai dan mengirimkan atau menerima duta, menjamin keamanan umum serta menghalau musuh yang masuk. Penguasa yudikatif menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul di antara orang perseorangan.