HABERMAS Tentang Demokrasi

"Rekan-rekan se-Tanah Air INDONESIA, Detik-Detik Menjelang PEMILU 2009 kian dekat. Kita bersyukur karena negara kita adalah negara yang berdemokrasi. Ada baiknya jika kita sejenak berdialog dengan Filsuf Besar Modern abad 21 ini, HABERMAS, tentang Demokrasi:"


Semenjak runtuhnya komunisme, Habermas mulai mengalihkan sebagian perhatiannya pada analisa tentang proses demokrasi dalam era pasca komunisme. Menurutnya: “..... dalam keadaan suatu politik yang sepenuhnya sekular, negara hukum tanpa demokrasi radikal tidaklah dapat dimiliki dan tidak dapat dipertahankan. ....”

Habermas berangkat dari perhatiannya pada perkembangan dan perubahan masyarakat dalam era modern. Masyarakat mengalamai perkembangan pesat sebagai akibat dari proses modernisasi. Sistem-sistem dalam masyarakat mulai mengembangkan belalai-belalainya dan mengatur komunikasi dalam masyarakat. Menurutnya, sistem dalam masyarakat kapitalis semakin membesar sedangkan lebenswelt (dunia kehidupan) semakin mengecil. Sistem mulai mengatur setiap langkah masyarakat yang ada di dalamnya.
Akibatnya, komunikasi tidak lagi menyentuh pada persoalan, kurang santai, tegang dan sarat konflik. Semua hal dalam relasi masyarakat menjadi semakin sistematis sesuai dengan apa yang dikehendaki para kapitalis. Tiga elemen dalam pemikiran Habermas, yakni negara, pemodal, dan masyarakat tidak lagi berjalan sendiri tetapi diatur oleh kapital. Lebih dari itu, Negara pun menjadi bagian dari kaum kapital itu. Padahal, menurut Habermas, demi suatu integrasi sosial yang diperlukan adalah lebenswelt di mana di dalamnya terjadi komunikasi/proses diskursif. Proses diskursif itu haruslah melibatkan semua elemen dalam lebenswelt.
Habermas menyadari bahwa dalam lebenswelt ada pembatasan secara faktual peran setiap individu. Pembatasan ini mengakibatkan adanya pengurangan dalam peran-peran setiap individu. Untuk itu diperlukan hukum. Bagaimana? Habermas mengatakan demikian, “... bahwa hanya undang-undang yuridis yang di dalam proses diskursif pengesahan hukum yang dimengerti secara legal dapat disetujui oleh semua subjek hukum boleh mengklaim tatanan yang legitim...”
Demokrasi radikal yang dimaksudkan habermas dalam kutipan dia atas mendasarkan dirinya pada prinsip diskursus yang menekankan partisipasi serta kesetaraan antara warga masyarakat dalam praktik debat publik, yang melibatkan mereka yang berkepentingan atas keputusan itu. Artinya, segala keputusan publik harus melibatkan semua elemen masyarakat, yang nantinya akan terkena dampak dari keputusan tersebut dalam diskursus publik yang setara dan bebas dominasi. Karena adanya diskursus ini, maka terjadi perbincangan dalam ruang publik, yang terus menerus. Proses seperti inilah yang disebut sebagai sebuah Demokrasi Deliberatif (Demokrasi bersifat deliberatif jika “proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik.” (F. Budi Hardiman, “Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?”, dalam Basis, no. 11-12, Nov-Des 2004, hl. 18).