Demokrasi Deliberatif

Deliberatif (latin: deliberatio)=menimbang-nimbang atau konsultasi. Demokrasi bersifat deliberatif jika “proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik.” (F. Budi Hardiman, “Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?”, dalam Basis, no. 11-12, Nov-Des 2004, hl. 18). Jadi, demokrasi deliberatif ingin membuka ruang yang lebih lebar bagi masyarakat.
Bagi Habermas usaha deliberasi seperti ini merupakan suatu jalan untuk merealisasikan demokrasi yang sebenarnya. Hal ini demi menjamin terlaksanakannya hukum dalam negara hukum. Teorinya ini adalah suatu upaya untuk merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara hukum demokratis. Habermas melampaui negara hukum klasik yang menekankan bahwa produk hukum haruslah berasal dari kehendak umum (Rousseau). Mengapa ini perlu? Bagi Habermas agar hukum dapat berfungsi secara maksimal diperlukan legitimasi dari masyarakat. Menurutnya,


: “... Hukum dapat dianggap sebagai legitim jika warga negara yang terkait dapat mengubah perannya dari seorang subjek hukum dan menggunakan perspektif partisipan lainnya yang terlibat dalam proses pencapaian pengertian bersama tentang aturan-aturan di dalam kehidupan umum...” (BFN hlm. 461)
Menurut Habermas, “...Sahihlah norma-norma tindakan yang kiranya dapat disetujui oleh semua orang yang mungkin terkena oleh mereka sebagai peserta sebuah diskursus rasional...” Implikasinya adalah tugas forum demokrasi deliberatif adalah membiarkan setiap orang menghargai pendapat mereka sendiri, memberikan ruang bagi perbedaan pendapat; dengan demikian ada cukup banyak perspektif yang masuk. Individualitas sangat ditekankan. Pengandaiannya setiap individu dalam masyarakat memiliki kompetensi komunikatif.
Salah seorang komentator Habermas, Rainer Forst mengatakan bahwa “Demokrasi deliberatif berarti bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif argumentatif.” Implikasinya yang terpenting adalah cara memperoleh keputusan. Dalam pandangan ini sebenarnya Habermas ingin bicara tentang sebuah prinsip, yakni tentang proseduralisme: legitimitas tidak terletak pada banyaknya suara tetapi cara pengambilan keputusan tersebut. Dalam paham proseduralisme, cara-caranya harus fair dan adil, untuk itu diperlukan diskursus yang terus menerus.

Habermas menekankan bahwa legitimasi suatu keputusan publik diperoleh melalui pengujian publik dalam proses deliberasi yang mengembangkan aspirasi rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh lembaga legislatif. Habermas melihat bahwa sebenarnya dalam demokrasi deliberatif kekuasaan komunikatif memegang peranan penting. Kekuasaan yang bagaimana? Kekuasaan ini terbentuk dalam forum diskusi publik. Kekuasaan komunikatif menurut Habermas terbentuk lewat pengakuan faktual atas klaim-klaim keseluruhan yang terbukan terhadap kritik dan dicapai secara diskursif.